RUU Arsitek : Dari Kacamata (Calon) Perencana
Sikap dan perbuatan kami jelas, menolak dengan tegas!

Karena berhasil merencanakan, belum tentu merencanakan keberhasilan (Ramadhan, 2016)

 

Latar Belakang

31 Desember 2015, MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) resmi dibuka. MEA menjadi tonggak bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk melepas sekat-sekat administratif, bertransformasi menjadi sebuah borderless region. Perdagangan bebas menjadi semangat yang melatarbelakangi cita-cita terbentuknya sebuah kawasan dengan perpindahan barang, uang, dan manusia yang lebih murah, mudah, dan cepat.

Perdagangan bebas dinilai dapat menjadi katalis kemajuan bangsa. Rumusnya sederhana: Kebebasan memacu persaingan dan persaingan memacu peningkatan kualitas sumber daya manusia dan produk (yang tidak mampu atau tidak berkesempatan bersaing? Entah). Hal ini tentu menjadi dua mata pisau, tantangan yang sifatnya potensial ketika SDM dan produk kita mampu mengungguli SDM dan produk asing, atau malah menjadi ancaman yang serius ketika SDM dan produk kita gagal bersaing (dan pemerintah juga gagal menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, ketika proteksi terlambat atau tidak tepat sasaran).

Hampir dua bulan berjalan, mungkin banyak dari kita yang tidak merasakan adanya dampak yang signifikan dengan dibukanya gerbang kebebasan bertajuk MEA ini. Faktanya memang MEA (yang baru seumur jagung ini) tidak secara langsung dan secepat itu merasuk dan mentransformasikan segenap sektor perekonomian dan tatanan masyarakat kita. Dengan sederet program pembangunan yang tertuang dalam nawacita dan janji-janji politik Presiden Jokowi, Indonesia menjadi ladang subur bagi sektor keinsinyuran yang telah memiliki payung hukum dengan hadirnya UU Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran dengan cakupan pengelolaan SDA, kelautan, pertanian, kedirgantaraan, pembangunan fisik, dan lain sebagainya. Sebuah payung hukum seperti ini merupakan langkah strategis dalam menjamin praktik insinyur yang lahir dari bumi pertiwi agar dapat bersaing dan berkembang.

Kaitannya dengan praktik keinsinyuran yang telah memiliki legalitas, menjadi menarik ketika kita melihat salah satu praktik keinsinyuran terkait yang tengah ramai (meskipun tidak seramai pewartaan revisi UU KPK) dan menjadi salah satu RUU dalam prolegnas prioritas (Program Legislasi Nasional) di tahun 2015 (Alhamdulillah 3 RUU berhasil ‘goal’, dari total 40 RUU) yang kemudian masuk lagi dalam prolegnas prioritas tahun 2016. Sudah semestinya kita sebagai warga negara yang baik, mengawasi praktik legislasi yang sedang berjalan di Dewan Perwakilan, yang terhormat. Terlebih bagi siapapun yang memiliki kepentingan dan yang bersinggungan secara praktik di tataran lingkup kerja.

Yang menjadi pertanyaan, mengingat MEA yang sudah menyapa, apakah RUU Arsitek ini sudah sesuai dengan yang diharapkan?

RUU Arsitek, Kabarmu kini.

14 April 2015, terhitung sudah 301 hari RUU Arsitek menjadi bola panas yang kian menggeliat di meja para wakil kita anggota Dewan, yang terhormat. Setelah menjadi salah satu prolegnas prioritas tahun 2015 (meski gagal disahkan di tahun yang sama), di tahun 2016 status RUU ini pun belum berubah. Pada awalnya RUU ini merupakan usulan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diusulkan tertanggal 2 Februari 2015 dibawah komisi V, bidang infrastruktur dan perhubungan. Draft RUU dengan 11 BAB dan 57 pasal yang selesai disusun tanggal 14 April 2015 ini kemudian dibawa ke meja persidangan komisi V (dihadiri 8 anggota), Dewan Perundang Undangan (DPU), dan Sekretariat Jenderal (Setjen) pada tanggal 22 April 2015 dengan pertimbangan secara filosofis berdasarkan sila 2 dan 5 pancasila, landasan sosiologis dengan hadirnya MEA, dan landasan yuridis dimana belum adanya UU Arsitektur di Indonesia (satu-satunya yang belum memiliki payung hukum setingkat UU di ASEAN). Secara garis besar, RUU ini mencakup:

  1. Ketentuan Umum
  2. Azaz dan Tujuan
  3. Layanan Praktik Arsitek
  4. Persyaratan Arsitek
  5. Arsitek Asing
  6. Hak dan Kewajiban (Arsitek dan pengguna jasa arsitek)
  7. Kelembagaan Arsitek (Dewan Arsitek Indonesia)
  8. Pembinaan
  9. dan Ketentuan Pidana
  10. Ketentuan Peralihan
  11. Ketentuan Penutup

Pembahasan berikutnya, pada tanggal 26 Agustus 2015 dengan diadakannya Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara komisi V, pakar, praktisi, dan perwakilan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI). Satu hal yang menjadi poin penting dalam diskusi kali ini adalah adanya kekhawatiran RUU Arsitek ini tidak akan berumur lama ketika disahkan sebagai UU. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Dr. Ir. Baskoro Tedjo, bahwa para ahli planologi dapat melakukan judicial review. Tentu sebuah kekhawatiran yang serius mengingat posisi beliau sebagai arsitek dan perwakilan IAI, bukan dari pihak planner (yang tentu tidak turut diundang).

Hingga tulisan ini dibuat, kabar terakhir menyebutkan bahwa posisi RUU ini tengah digodok di Badan Legislasi (Baleg) dan sedang dalam tahap harmonisasi. Dari Pihak Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) sendiri juga tengah bergerak dalam mengawal RUU ini, melalui diskusi dengan IAI dan juga upaya lewat ranah legislatif. Yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai BAB III tentang layanan praktik arsitek, dimana menyebutkan bahwa:

BAB III LAYANAN PRAKTIK ARSITEK
Pasal 4
(1) Layanan Praktik Arsitek berupa penyediaan jasa profesional terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Arsitek.
(2) Lingkup layanan Praktik Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi dan tidak terbatas pada:
a. perencanaan kota dan tata guna lahan;
b. perancangan kota dan kawasan;
c. penyusunan studi awal;
d. perancangan bangunan gedung dan lingkungan;

Dimana yang menjadi soal adalah domain perencanan wilayah dan kota, seolah-olah termasuk kedalam ruang lingkup arsitek. Ketika kita melihat bab penjelasan sendiri hanya pernyataan cukup jelas yang tertulis.

Tentu kita bertanya-tanya, apa saja kompetensi yang harus dimiliki seorang perencana? dan apakah kompetensi tersebut dimiliki lulusan sekolah arsitektur?

Planologi dan Kompetensi Perencana

Dalam tataran definisi, perencanaan wilayah dan kota atau disebut juga planologi dapat dipahami sebagai sebuah ilmu penataan ruang yang sifatnya siklik, mulai dari rencana, eksekusi, pengawasan, hingga evaluasi berdasarkan pertimbangan kebutuhan, dimensi, dan sumberdaya. Terlepas dari definisi, dalam praktiknya seorang perencana memiliki produk yakni dokumen rencana atau disebut juga RTRW.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan sendiri, tentu seorang perencana harus memiliki pengetahuan tentang bagaimana seharusnya penataan sebuah ruang dilakukakan, seperti acuan dari Undang-undang dan juga peraturan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Sehingga kita dapat mengetahui pertimbangan apa saja yang perlu diperhatikan, penggunaan ilmu tata kota nya, dan kurikulum sekolah perencanaan seperti apa yang dapat memenuhi standar kompetensi seorang perencana.

Berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Permen PU No 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, ada banyak pertimbangan yang menuntut adanya pengetahuan dan kompetensi seperti bagaimana cara penghitungan, analisis, dan dimensi kebutuhan sarana prasarana (transportasi, jalan, irigasi, drainase, sanitasi dsb), pengetahuan dan penataan guna lahan, pertimbangan aspek kependudan dan proyeksi kependudukan kedepan, optimalisasi sumber daya alam, mitigasi bencana, analisis lingkungan, regional analysis, kaitan dengan daerah hinterland, hierarki perundang-undangan, juga aspek politik dalam konteks pelaksanaan perencanaan (termasuk pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi), dan lain sebagainya tergantung dengan wilayah perencaan. Karena dalam praktiknya setiap wilayah yang akan direncanakan, pasti memiliki ciri khas dan pasti proses analisis keruangan dan prosuk rencananya bakal berbeda dengan yang lainnya.

Melihat kebutuhan yang sedemikian kompleksnya, seorang calon perencana yang lahir dari rahim sekolah perecanaan, mendapat bekal yang sedemikian rupa disusun berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan sebagai calon perencana. Dalam planologi (dalam hal ini ITB) di awal kami diajarkan mengenai statistik, pengolahan peta, geologi, lingkungan, ekonomi, pola keruangan dan juga kependudukan. Kemudian juga mengenai infrastrukur, perumahan, dan hukum. Di tahun kedua lebih membahas dalam skup yang berbeda yakni desa dan perkotaan. Menjelang tahun akhir suguhan mata kuliah yang lebih abstrak seperti pembiayaan, manajemen, evaluasi, dan juga politik. Selain itu terdapat beragam mata kulaih lain yang bisa diambil seperti aspek kebencanaan, perencanaan pesisir, dan lain sebagainya.

Untuk mengintegrasikan metadisiplin ilmu yang telah diajarkan sebelumnya, disediakan studio. Mulai dari studio proses perencanaan, studio kota, studio infrastruktur, dan juga studio perencanaan wilayah. Di dalam studio seorang calon perencana dikenalkan bagaimana gambaran kerja dari seorang planner. Baik dari pencarian data dan dokumen, survei lapangan, juga pengolahan dan analisis data hingga terbentuknya dokumen rencana.

Melihat bahwa kompetensi yang dibutuhkan planner sangat sukar bila tidak diajarkan dikelas dan dikuasai para calon perencana. Maka harusnya domain perencanaan memang terpisah dari layanan praktik arsitektur. Meskipun terdapat titik temu antara arsitektur dan planologi seperti dalam perancangan site plan, tetap saja cara berpikirnya berbada. Jika arsitek lebih kepada harmoni, estetika, kenyamanan, humanis, skala, gambar dan sebagainya, maka perencanaan memiliki perspektif berdasarkan kebutuhan, dimensi, sumber daya dan sebagainya. Sehingga, seorang perencana haruslah memiliki kompetensi dibidang perencanaan, bukan domain seorang arsitek bila berbicara masalah perencanan kota dan land use, dan juga perencanaan kota dan kawasan.
Lulusan sekolah arsitektur jelas belum memiliki kompetensi disana.

Rekomendasi

Sikap HMP Pangripta Loka ITB adalah MENOLAK substansi RUU Arsitek pada BAB III pasal 4 tentang layanan praktik arsitek, dan mengusulkan alternatif perubahan berdasarkan diskusi IAP tanggal 14 Februari 2016, yakni sebagai berikut:

(a) Menghapuskan pasal 4 ayat 2 (a), karena perencanaan kota dan tata guna lahan membutuhkan kompetensi perencana kota sebagai disiplin yang terpisah dengan arsitektur.
(b) Merubah redaksional dalam RUU tersebut, yaitu:
i. Pada ayat 2 huruf a “perencanaan kota dan tata guna lahan” diganti menjadi Arsitek dapat membantu Perencana Kota dalam hal Perencanaan Kota dan tata guna lahan.
ii. Pada ayat 2 huruf b “perancangan kota dan kawasan” menjadi Arsitek bersama dengan Perencana Kota melakukan perancangan kota dan kawasan
(c) Membuat lembar penjelas yang berisi deskripsi lebih lanjut mengenai BAB III pasal 4 ayat 2 RUU Arsitek.
(d) Perubahan nomenklatur menjadi RUU Arsitek dan Perencanaan Kota, karena dalam perencanaan kota memiliki peran yang berkaitan.

Epilog

Pada akhirnya upaya kita semua untuk turut mengawal pembentukan UU Arsitektur, merupakan sebuah langkah menjaga berlangsungnya demokrasi yang sehat. Hal ini membutuhkan konsistensi dan juga rasa saling terkait dengan konten yang menjadi polemik hingga saat ini. Tidak hanya dari IAP, dosen, ataupun para perencana yang berkecimpung di pemerintahan, tapi juga mahasiswa yang merupakan bibit-bibit yang ke depan bakal menentukan bagaimana potret perencanaan di negara kita. Tidak lain adalah untuk menjaga suluh idealisme kita, bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah harapan dan tujuan kita bersama.

Jangan lupa, meskipun perencana masih dianggap banyak mengandung local content (public domain) dan dinilai belum perlu didorong sebagai bagian dalam kesepakatan ASEAN, namun perjuangan mewujudkan RUU Perencanaan harus tetap kita perjuangkan.

HMP! HMP! HMP!
Salam Satu Jiwa Perencana!

Bandung, 17 Februari 2016

Galih Norma Ramadhan
15414100
Kepala Divisi Kajian Strategis HMP PL ITB

 

Referensi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota.
Draft RUU Arsitek tanggal 14 April 2015.
Notulensi Rapat Ikatan Ahli Perencanaan 14 Februari 2016.
Rachmat, Yulianti Shanty, ST., MT., M.Sc., Ph.D. Kuliah Studio Proses Perencanaan. Planologi ITB.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2015. Program Legislasi Nasional 2015–2019. http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list diakses 17 Februari 2016.
SAPPK ITB. 2013. Struktur Kurikulum 2013 Prodi Arsitektur S1. http://sappk.itb.ac.id/?p=5572 diakses 17 Februari 2016.
SAPPK ITB. 2013. Struktur Kurikulum 2013 Prodi PWK S1. http://sappk.itb.ac.id/?p=6345 diakses 17 Februari 2016.
Anonim. 2015. RUU Arsitek — Rapat Komisi 5 dengan Deputi Perundang-undangan Sekretariat Jenderal DPR. http://wikidpr.org/rangkuman/ruu-arsitek-rapat-komisi-5-dengan-deputi-perundang-undangan-sekretariat-jenderal-dpr diakses 17 Februari 2016.
Anonim. 2015. RUU Arsitek — Rapat Komisi 5 dengan Pakar, Praktisi dan IAI. http://wikidpr.org/rangkuman/ruu-arsitek—rapat-komisi-5-dengan-pakar-praktisi-dan-iai diakses 17 Februari 2016.
Maulana, Alvaryan. 2015. Sekolah Perencanaan, di persimpangan Jalan. https://www.facebook.com/notes/alvaryan-maulana/sekolah-perencanaan-di-persimpangan-jalan/10153696659252645 diakses 17 Februari 2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *